Tapteng, MISTAR.ID

Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar apel pasukan Operasi Lilin Toba 2024 di Lapangan Apel Mapolres Tapteng, pada Jumat (20/12/24).

Kapolres Tapteng AKBP Basa Emden Banjarnahor menyampaikan, bahwa Ops Lilin Toba 2024 di wilayah hukum (wilkum) Polres Tapteng akan melibatkan 206 personel Polri dan nantinya akan dibantu dari stakeholder terkait seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapteng.

“Polres Tapteng telah membangun lima posko yang terdiri dari dua pos pengamanan (pospam) di Sarudik dan Pandan, dua pos pelayanan di Sibabangun dan Sitahuis, serta satu pos terpadu di Bandara Pinangsori,” katanya.

Baca juga:Kapolres Batu Bara Tekankan Pentingnya Jaga Kamtibmas Jelang Ops Lilin Toba 2024

Basa menjelaskan, posko yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapteng ini, guna menjamin keamanan pada objek pengamanan, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi perayaan Tahun Baru.

“Tentunya, pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat,” harap Kapolres.

Sebelumnya, Basa membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, bahwa demi menjamin keamanan Nataru, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Operasi Lilin 2024” yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025.

“Selanjutnya, keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pengamanan Nataru,” sebutnya.

Ia menilai, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

Baca juga:Ops Lilin Toba 2024 di Batu Bara Libatkan 300 Personel

Menindak lanjuti hal tersebut, sambung Basa, Polri melalui Korlantas bersama dengan Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, serta Ditjen Bina Marga, telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, penyeberangan laut, delaying system dan buffer zone, pemberhentian sementara pekerjaan proyek konstruksi dan penutupan serta pengalihan fungsi sementara lokasi penimbangan kendaraan.

“Selain itu, fasilitasi penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama,” katanya.

Kemudian, tambah Basa menjelaskan, terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrem melalui kerja sama dengan TNI, pemda, BMKG, dan stakeholder terkait. Lalu memastikan kesiapan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan bantuan darurat pada seluruh wilayah rawan bencana, guna menjamin terlaksananya quick response dalam memitigasi dampak bencana.

“Di samping itu, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Pastikan distribusi dan ketersediaannya terjaga secara stabil di masing-masing wilayah,” tutupnya. (feliks/hm16)